Langsung ke konten utama

ULMWP Tetap Dipertahankan Sebagai Wadah kordinatif demi persatuan dan keanggotaan Penuh west Papua di Melanesia Spearhead Grup MSG.

ULMWP Tetap Dipertahankan Sebagai Wadah kordinatif demi persatuan dan keanggotaan Penuh west Papua di Melanesia Spearhead Grup MSG. 

Jangan mengubah dengan struktur ULMWP sebagai pemerintahan sementara dan mendorong aplikasi baru sama saya kita mulai dari nol. 
Karena perubahan struktur atau hirarki ULMWP wadah kordinatif menjadi pemerintahan sementara dan amandemen kontitusi ULMWP menjadi Undang undang sementara belum ada keputusan final melalui KTT formal ke II ULMWP. 

Kami dukung ULMWP sebagai alat perjuangan diplomasi kampanye di internasional perlu diselamatkan dari kehancuran. 
ULMWP didirikan bukan hanya sekedar menjadi anggota full member di MSG tetapi diplomasi sampai ke UN dan wilayah regional lain selama papua belum merdeka. 
Selama bangsa Papua belum menentukan nasib masa depan sendiri berdasarkan yuridiksi hukum internasional maka perjuangan pembebasan Nasional Papua Barat akan terus berjalan.
Baik perjuangan diplomasi maupun perjuangan non diplomasi oleh karena itu ULMWP wadah persatuan para diplomasi hierarki kepemimpinan kolektif dan wadah kordinatif harus dipertahankan sebagai alat persatuan di level internasional.

Maka perlu mendorong KTT II ULMWP untuk agar segera restrukturisasi organisasi dan kepemimpinan sesuai regulasi tahun 2017.
Konferensi tingkat tinggi KTT memiliki kewenangan pernah untuk mengamendemen kontitusi dan memilih kepemimpinan baru. 
Karena masa kepemimpinan Benny Wenda sudah berakhir masa jabatan pada tahun 2020 lalu sehingga perlu restrukturisasi dan pembenahan dan ULMWP sambil mendorong keanggotaan penuh di MSG.

Kami yang mendorong lahirnya ULMWP masih mendukung Ageda maupun wadah ULMWP sebagai wadah kordinatif demi menjaga persatuan dalam stratak perjuangan diplomasi internasional. 
Pada tahun 2017 kami masih mempertahankan ULMWP sebagai wadah kordinatif tanpa merubah hirarkinya agar semua pihak bisa berkomunikasi dan berkodinasi ageda.
Permohonan kami pada saat KTT I tahun 2017 ditolak tanpa ditimbang dan kelompok ambisius memaksakan perubahan hirarki dari kordinatif dipimpin oleh sekretaris jenderal mengubah menjadi ketua artinya dari kordinasi menjadi komando. 

Belakangan tanpa mendorong KTT II sebagai forum tertinggi pengambil keputusan organisasi, memaksakan pertumbuhan hirarki di jalan dengan undang undang sementara dan pemerintahan sementara dan agenda green state menggunakan nama ULMWP.
 
Akibatnya persatuan di ULMWP hancur karena ada kelompok oportunis yang ambisius tetapi juga ambigu ini mengumumkan undang undang dan pemerintahan sementara tanpa diputuskan secara bersama-sama dalam KTT formal berdasarkan regulasi atau konstitusi.

Mereka secara sepihak umumkan pemerintahan dan undang undang menghacurkan persatuan seakan ULMWP milik kelopaknya pada hal ULMWP milik kami semua rakyat papua yang berjuang untuk papua merdeka. 
Berdasarkan aturan organisasi ULMWP sendiri maka pengumuman Undang undang pemerintahan dan ageda green state adalah ilegal karena belum diputuskan oleh semua komponen dalam KTT sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi. 
Oleh karena itu kita perlu selamatkan ULMWP sebagai alat perjuangan bersama di level internasional perlu diselamatkan dan restrukturisasi. 
Maka mendorong KTT II ULMWP adalah keharusan demi perjuangan pembebasan nasional selajutnya selama kita masih membutuhkan perjuangan diplomasi. 

Persatuan dalam perjuangan adalah kebutuhan  yang harus kita jaga bersama baik persatuan stratak maupun struktur dalam alat-alat perjuangan kita bagun bersama termasuk persatuan di ULMWP. 

Oleh karena itu pejuang papua Merdeka yang menginginkan perusahaan Flatfrom organisasi ULMWP menjadi pemerintahan mapun kita yang ingin mempertahankan ULMWP sebagai wadah kordinatif sama-sama mendorong KTT dan dalam forum kita akan lihat berdasarkan kebutuhan obyektif. 
Sambil kita mendorong KTT II ULMWP kampanye dan konsolidasi bersama untuk keanggotaan ULMWP di MSG.

 Aplikasi saat ini status menjadi anggota peninjau atau observer di MSG menggunakan aplikasi yang sudah ajukan menggunakan ULMWP sebagai wadah kordinatif atau organisasi persatuan. 
Aplikasi west Papua di MSG masih ada sehingga kita terus mendorong ULMWP wadah kordinatif berdasarkan aplikasi supaya bisa diterima oleh keanggotaan penuh. 

Jika ULMWP mengubah hirarki dan platform diubah menjadi pemerintahan maka membutuhkan aplikasi baru dan kita mulai dari nol lagi. Sehingga semua pihak mendukung ULMWP sebagai wadah kordinatif bedasarkan aplikasi ada di MSG supaya bisa menjadi anggota full member tahun ini. 

Karena kami punya pengalaman tahun 2013 yang lalu di kanaki dimana dalam KTT MSG dua aplikasi west Papua masuk sekertariat MSG akhirnya para pemimpin hanya menerima agenda hak penentuan nasib sendiri namun untuk keanggotaan para pemimpin Melanesia menjarakkan kita bersatu lalu ajukan aplikasi ulang atas nama bangsa Papua. 

Hasil dari Kaledonia baru tahun 2013 ini mendorong kita bersatu dalam wadah kordinatif ULMWP lalu mengajukan aplikasi akhirnya di Salomon Honiara west Papua menjadi anggota peninjau. 

Dengan demikian kita punya tugas sekarang terus mendorong ULMWP menjadi anggota Penuh MSG dengan aplikasi yang sudah ada yaitu menggunakan nama ULMWP wadah kordinatif dan alat persatuan Perjuangan diplomasi internasional selanjutnya. 

Kepada rakyat Papua terus mendorong ULMWP wadah kordinatif dan mendukung West Papua melalui ULMWP menjadi anggota penuh MsG

Ingat Kami pendiri, Kami Masih mengawasi siapa yang kasih rusak alat persatuan diplomasi kami bangun. 

Persatuan kunci Kemenangan satu Bangsa 

Ones Suhuniap
(Jubir Nasional KNPB)

Komentar

Postingan populer dari blog ini

MELIHAT PELANGGARAN HAK PENENTUAN NASIB SENDIRI BANGSA PAPUA BARAT DAN CARA PENYELESAIANNYA.

MELIHAT PELANGGARAN HAK PENENTUAN NASIB SENDIRI BANGSA PAPUA BARAT DAN CARA PENYELESAIANNYA. Merefleksikan 60 Tahun (1 Mei 1963-1 Mei 2023) Kekuasaan Indonesia di Papua Barat (By:Kristian Griapon, Mei 1, 2023) Tinjauan Kasus Indonesia telah melanggar hak penentuan nasib sendiri (rights to self determinations), hak politik bangsa Papua Barat di wilayah geografi New Guinea Bagian Barat yang kini disebut Papua Barat. Hak politik bangsa Papua Barat itu telah dijamin berdasarkan perjanjian New York, 15 Agustus 1962, sebuah perjanjian yang telah diratifikasai oleh para pihak Indonesia dan Belanda, yang bersengketa dalam perebutan kekuasaan terhadap wilayah geografi New Guinea Bagian Barat, dan telah menjadi pelaporan Sekjen PBB, serta dideposit pada majelis umum PBB. Pelanggaran hak penentuan nasib sendiri berdasarkan fakta pelaksanaan Pepera (Act of Free Choice) 14 Juli - 2 Agustus 1969 di Papua Barat oleh Indonesia, telah melanggar klausula New York Agreement, 15 Agustus 1962,

Refleksi Paskah dan teologi pembebasan dalam perjuangan rakyat Papua Barat dari penindasan.

Refleksi Paskah dan teologi pembebasan dalam perjuangan rakyat Papua Barat dari penindasan. Tuhan Yesus itu meninggalkan kemuliaan, tinggalkan kebenaran, tinggalkan sifa ke Allahan dan siap menderita. Siap diolok, siap disiksa, siap diejek dan siap di kurang dalam penjara terali besi.  Bagaimana orang Papua yang sedang memperingati hari kematian Yesus di kayu salib. Apakah orang Papua elit-elit politik, tokoh-tokoh gereja, siap meninggalkan rumah  mewah, tinggalkan Jabatan, tinggalkan kemapanan dan mengambil keputusan berjuang bersama rakyat Papua menuntut kemerdekaan dari indonesia.   Apakah orang asli Papua saat ini peringatan hari paskah siap mati seperti Yesus demi selamatkan orang asli Papua dari pemusnahan secara sistematis masif dan terstruktur? Bicara Papua Merdeka takut mati apalagi mengorbankan diri menderita dalam perjuangan pembebasan Nasional Papua Barat. Jika anda takut bicara pembebasan Bangsa dari perbudakan dan cengkraman kolonial maka anda tidak bisa menga

MASYARAKAT ADAT KEMBALI MEMBAKAR MOBIL INOVA BERISI MIRAS DI DOGIYAI.

MASYARAKAT ADAT KEMBALI MEMBAKAR MOBIL INOVA BERISI MIRAS DI DOGIYAI. Dogiyai, Tanggal 09 April 2022. Kemarin  Masyarakat Adat Dogiyai Kembali membakar mobil inova berisi minuman keras di Dogiyai. Proses Pembakaran tersebut dilakukan oleh Masyarakat Adat Dogiyai di kali buda/Kasuari di distrik Dogiyai pada hari sabtu 09 /4/2022 Jam 08 : 5 WIT pada waktu Papua Barat. . Di Kabarkan bahwa, Pelaku/Sopirnya telah melarikan diri dan masih dalam proses Pengejaran terhadap pelaku oleh Masyarakat adat Dogiyai. Menurut keterangan Masyarakat, Ketika pelaku tertangkap maka selanjutnya akan dilakukan Proses Penyelidikan. Melalui Proses Penyelidikan akan ketahuan siapa aktor di balik pengedaran miras selama ini di Meepago Papua. Masyarakat Adat Dogiyai telah bersepakat bahwa siapapun termasuk Pesawat sekalipun bila menjadi pengedar Miras di Dogiyai. Maka dianggap Pelanggar Ketentuan Hukum Masyarakat Adat Dogiyai. Maka Konsekuensinya atas pelanggaran ketentuan masyarakat Hukum Adat adalah