Langsung ke konten utama

PERNYATAAN POLITIK KNPB PADA 1 MEI 2023.

PERNYATAAN POLITIK KNPB PADA 1 MEI 2023.

Pada hari ini, Senin 1 Mei 2023, kami menegaskan kembali bahwa Bangsa West Papua masih merupakan wilayah tak berpemerintahan sendiri (non self-government territory), dan Indonesia tidak memiliki hak hukum atau moral untuk mengklaim kedaulatan atas West Papua. 

1 Mei 1963, Indonesia menerima mandat PBB untuk mewujudkan hak penentuan nasib sendiri bagi West Papua yang telah terdaftar dalam dekolonisasi PBB. Bukan hari transfer kedaulatan atau pun hari integrasi. Ini suatu pembodohan dan penipuan yang di ulang-ulang oleh Indonesia untuk menduduki dan melanjutkan penjajahan di West Papua.

Indonesia GAGAL melaksanakan mandat PBB karena rekayasa Pepera tahun 1969. Hanya 1025 orang Papua (0,02% penduduk) dipaksa di bawah todongan senjata untuk memilih integrasi. Sementara suara 900.000 orang Papua saat itu dipasung tidak memilih. Indonesia beralasan geografis dan penduduk Papua paling primitif dan terbelakang di dunia.

Padahal alasan Primitif ini sudah dilarang dalam Resolusi 1514 (XV) Alinea ketiga: "Ketidaksiapan politik, ekonomi, sosial dan pendidikan tidak bisa digunakan sebagai alasan untuk menunda kemerdekaan suatu bangsa". Maka alasan Indonesia tersebut justru melanggar deklarasi tersebut, yang menjadi bukti Pepera 1969 cacat demokrasi, hukum dan HAM universal. 

Akibatnya, hari ini, genap 60 tahun rakyat bangsa Papua memperingati dan berjuang melawan pendudukan ilegal Indonesia di West Papua. Bangsa Papua telah konsisten menolak tawaran Otonomi Khusus, Pemekaran, Eksploitasi SDA, Pemukim Pendatang (settler colonialism) dan militerisme yang menyebabkan genosida, ethnosida dan ekosida secara masif.

Upaya menutupi status ilegalitas dengan invasi militer besar-besaran saat ini merupakan kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran hukum internasional. Kami menyeruhkan perhentian semua aktivitas kolonial, kapitalis dan militer. Segera menempu jalan negosiasi damai demi memenuhi mandat PBB bagi terpenuhinya hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua.

Atas dasar hukum internasional, KNPB konsisten menawarkan Indonesia selaku mandataris/perwalian PBB agar menggelar referendum yang damai dan demokratis di bawah pengawasan PBB. Kami menuntut PBB untuk bertanggung jawab atas pengabaian proses dekolonisasi West Papua.

West Papua, 1 Mei 2023.

Salam Revolusi! 

Warpo Sampari Wetipo. 

(Ketua I KNPB Pusat)

Komentar

Postingan populer dari blog ini

MELIHAT PELANGGARAN HAK PENENTUAN NASIB SENDIRI BANGSA PAPUA BARAT DAN CARA PENYELESAIANNYA.

MELIHAT PELANGGARAN HAK PENENTUAN NASIB SENDIRI BANGSA PAPUA BARAT DAN CARA PENYELESAIANNYA. Merefleksikan 60 Tahun (1 Mei 1963-1 Mei 2023) Kekuasaan Indonesia di Papua Barat (By:Kristian Griapon, Mei 1, 2023) Tinjauan Kasus Indonesia telah melanggar hak penentuan nasib sendiri (rights to self determinations), hak politik bangsa Papua Barat di wilayah geografi New Guinea Bagian Barat yang kini disebut Papua Barat. Hak politik bangsa Papua Barat itu telah dijamin berdasarkan perjanjian New York, 15 Agustus 1962, sebuah perjanjian yang telah diratifikasai oleh para pihak Indonesia dan Belanda, yang bersengketa dalam perebutan kekuasaan terhadap wilayah geografi New Guinea Bagian Barat, dan telah menjadi pelaporan Sekjen PBB, serta dideposit pada majelis umum PBB. Pelanggaran hak penentuan nasib sendiri berdasarkan fakta pelaksanaan Pepera (Act of Free Choice) 14 Juli - 2 Agustus 1969 di Papua Barat oleh Indonesia, telah melanggar klausula New York Agreement, 15 Agustus 1962,

Refleksi Paskah dan teologi pembebasan dalam perjuangan rakyat Papua Barat dari penindasan.

Refleksi Paskah dan teologi pembebasan dalam perjuangan rakyat Papua Barat dari penindasan. Tuhan Yesus itu meninggalkan kemuliaan, tinggalkan kebenaran, tinggalkan sifa ke Allahan dan siap menderita. Siap diolok, siap disiksa, siap diejek dan siap di kurang dalam penjara terali besi.  Bagaimana orang Papua yang sedang memperingati hari kematian Yesus di kayu salib. Apakah orang Papua elit-elit politik, tokoh-tokoh gereja, siap meninggalkan rumah  mewah, tinggalkan Jabatan, tinggalkan kemapanan dan mengambil keputusan berjuang bersama rakyat Papua menuntut kemerdekaan dari indonesia.   Apakah orang asli Papua saat ini peringatan hari paskah siap mati seperti Yesus demi selamatkan orang asli Papua dari pemusnahan secara sistematis masif dan terstruktur? Bicara Papua Merdeka takut mati apalagi mengorbankan diri menderita dalam perjuangan pembebasan Nasional Papua Barat. Jika anda takut bicara pembebasan Bangsa dari perbudakan dan cengkraman kolonial maka anda tidak bisa menga

MASYARAKAT ADAT KEMBALI MEMBAKAR MOBIL INOVA BERISI MIRAS DI DOGIYAI.

MASYARAKAT ADAT KEMBALI MEMBAKAR MOBIL INOVA BERISI MIRAS DI DOGIYAI. Dogiyai, Tanggal 09 April 2022. Kemarin  Masyarakat Adat Dogiyai Kembali membakar mobil inova berisi minuman keras di Dogiyai. Proses Pembakaran tersebut dilakukan oleh Masyarakat Adat Dogiyai di kali buda/Kasuari di distrik Dogiyai pada hari sabtu 09 /4/2022 Jam 08 : 5 WIT pada waktu Papua Barat. . Di Kabarkan bahwa, Pelaku/Sopirnya telah melarikan diri dan masih dalam proses Pengejaran terhadap pelaku oleh Masyarakat adat Dogiyai. Menurut keterangan Masyarakat, Ketika pelaku tertangkap maka selanjutnya akan dilakukan Proses Penyelidikan. Melalui Proses Penyelidikan akan ketahuan siapa aktor di balik pengedaran miras selama ini di Meepago Papua. Masyarakat Adat Dogiyai telah bersepakat bahwa siapapun termasuk Pesawat sekalipun bila menjadi pengedar Miras di Dogiyai. Maka dianggap Pelanggar Ketentuan Hukum Masyarakat Adat Dogiyai. Maka Konsekuensinya atas pelanggaran ketentuan masyarakat Hukum Adat adalah