Langsung ke konten utama

Postingan

Menampilkan postingan dari April, 2022

Puisi Untuk Musisi Arnold C Ap

Puisi Untuk Musisi Arnold C Ap Engkau menciptakan Mambesak menyejuk Kami. engkau tak pernah lelah untuk menghibur kami. Dengan musikmu yg penuh arti. Tentang hidup yg kami jalani dulu hingga kini. Walau kamu sudah tiada. suara merdumu dan musik merindukan kebebasan selalu bersama kami dan selalu ada.  Dihati para manusia yg sedang mengejar kadamaian. Lagu Mambesakmu Selalu memberi nasehat pada kami. Walau sedikit menyidirku  Tetapi begitu itu hal yang sangat menyetuh hati kami  Wahai Musisi Arnold Ap dan kawan-kawannya Semoga karayamu selalu menyinyari hari² kami. Semoga kami bisa mengerti. setiap arti yg ada di setiap lagumu. Ampox jayapura, 26 april 2022

Refleksi Paskah dan teologi pembebasan dalam perjuangan rakyat Papua Barat dari penindasan.

Refleksi Paskah dan teologi pembebasan dalam perjuangan rakyat Papua Barat dari penindasan. Tuhan Yesus itu meninggalkan kemuliaan, tinggalkan kebenaran, tinggalkan sifa ke Allahan dan siap menderita. Siap diolok, siap disiksa, siap diejek dan siap di kurang dalam penjara terali besi.  Bagaimana orang Papua yang sedang memperingati hari kematian Yesus di kayu salib. Apakah orang Papua elit-elit politik, tokoh-tokoh gereja, siap meninggalkan rumah  mewah, tinggalkan Jabatan, tinggalkan kemapanan dan mengambil keputusan berjuang bersama rakyat Papua menuntut kemerdekaan dari indonesia.   Apakah orang asli Papua saat ini peringatan hari paskah siap mati seperti Yesus demi selamatkan orang asli Papua dari pemusnahan secara sistematis masif dan terstruktur? Bicara Papua Merdeka takut mati apalagi mengorbankan diri menderita dalam perjuangan pembebasan Nasional Papua Barat. Jika anda takut bicara pembebasan Bangsa dari perbudakan dan cengkraman kolonial maka anda tidak bisa menga

DPR Papua Resmi Serahkan Aspirasi Rakyat Terkait Pemekaran Wilayah Papua kepada DPR RI.

DPR Papua Resmi Serahkan Aspirasi Rakyat Terkait Pemekaran Wilayah Papua kepada DPR RI. Jakarta, dpr-papua.go.id – Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPR Papua) secara resmi telah menyerahkan seluruh aspirasi rakyat Papua terkait pemekaran wilayah atau pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) provinsi di Papua kepada DPR RI melalui Badan Legislasi (Baleg) DPR RI pada Rabu, (13/04/2022).”Hari ini DPR Papua secara kelembagaan telah menyerahkan seluruh aspirasi rakyat Papua terkait rencana pemekaran wilayah atau pembentukan Daerah Otonom baru (DOB) provinsi di Tanah Papua kepada DPR RI melalui Badan Legislasi DPR RI yang memiliki hak inisiatif mendorong pembentukan Rancangan Undang – Undang (RUU) Pemekaran Wilayah Papua,” Tegas Wakil Ketua III DPRP Yulianus Rumbairusy, S.Sos,MM kepada Humas DPRP usia memimpin pertemuan Tim DPRD dengan Badan Legislasi DPR RI, Rabu, (13/03/2022) Dikatakan Rumbairusy bahwa penyerahan aspirasi rakyat Papua ke DPR RI ini merupakan tindaklanjut dari hasil K

MASYARAKAT ADAT KEMBALI MEMBAKAR MOBIL INOVA BERISI MIRAS DI DOGIYAI.

MASYARAKAT ADAT KEMBALI MEMBAKAR MOBIL INOVA BERISI MIRAS DI DOGIYAI. Dogiyai, Tanggal 09 April 2022. Kemarin  Masyarakat Adat Dogiyai Kembali membakar mobil inova berisi minuman keras di Dogiyai. Proses Pembakaran tersebut dilakukan oleh Masyarakat Adat Dogiyai di kali buda/Kasuari di distrik Dogiyai pada hari sabtu 09 /4/2022 Jam 08 : 5 WIT pada waktu Papua Barat. . Di Kabarkan bahwa, Pelaku/Sopirnya telah melarikan diri dan masih dalam proses Pengejaran terhadap pelaku oleh Masyarakat adat Dogiyai. Menurut keterangan Masyarakat, Ketika pelaku tertangkap maka selanjutnya akan dilakukan Proses Penyelidikan. Melalui Proses Penyelidikan akan ketahuan siapa aktor di balik pengedaran miras selama ini di Meepago Papua. Masyarakat Adat Dogiyai telah bersepakat bahwa siapapun termasuk Pesawat sekalipun bila menjadi pengedar Miras di Dogiyai. Maka dianggap Pelanggar Ketentuan Hukum Masyarakat Adat Dogiyai. Maka Konsekuensinya atas pelanggaran ketentuan masyarakat Hukum Adat adalah

SOLIDARITAS RAKYAT KAIMANA

SOLIDARITAS RAKYAT KAIMANA: “Cabut Otonomi Khusus Jilid 2, Tolak Pemekaran dan Berikan Hak Menentu Nasib Sendiri Bagi Bangsa West Papua” Ratusan massa aksi rakyat Papua yang terorganisir dalam Petisi Rakyat [PRP] Kaimana Papua, Jumat [1/4/2022] membanjiri halaman kantor DPRD, guna menyampaikan aspirasi mereka menolak  “Cabut Otonomi Khusus Jilid 2, Tolak Pemekaran dan Berikan Hak Menentu Nasib Sendiri Bagi Bangsa West Papua” Demikian juga dengan semua Gula gula pemusnahan yg di kasih Dengan segalah macam kebijakan jakarta yang berdampak pada ancaman genosida, ekosida dan etosida secara sistematis dan tersturktus diatas tanah papua, maka, kami yang tergabung dalam Petisi Rakyat Papua (PRP) menyatakan sikap tegas, bahwa;  1. Hentikan Praktek Pelaksanaan Otonomi Khusus Jilid II, dalam kebijakan UU Nomor 2 Tahun 2021. 2. Hentikan Produk Hukum Pemekaran yang dipaksanakan atas nama Pembangunan dan Kesetaan Kesejahteraan semua terhadap orang Papua. 3. Berikan akses Internasional,

KAPORLESTA JARAPURA ANTI HUMANIS DAN ANTI DEMKKRATIS

Kapolresta Jayapura Anti Humanis dan anti demokrasi  Tindakan kepolisian Kapolresta Jayapura tidak  bertentangan dengan undang undang dan kewajiban kepolisian sebagai pelindung. Kepolisian Polresta Jayapura berperilaku sebagai pereman pasar. Segera bebaskan 2 orang yang baru ditangkap dan 5 orang diskriminalisasi jadi tersangka.  Kapolres Kota Jayapura Gustaf Urbinas harus mengedepankan pendekatan humanis.  Kepolisian sebagai penegak hukum sekaligus pelindung pengayom rakyat harus pendekatan dialogis harus mengdepankan.  Ketua KNPB Numbay Hosea Yeimo dan anggota KNPB Numbay datang dengan niat baik untuk audensi dengan kapolres dijawab dengan Pemukulan dan penkapan tidak etis dan tidak manusiawi.  Apa lagi mereka secara terhormat datang ke polresta minta dialog tentang 5 rekan keluarga almarhum Kris Awi Pahabol yang merupakan anggota KNPB Numbay yang ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka.  Rencana pengurus dan anggota KNPB Numbay datang ke polresta untuk mencari keadila

Kepada Yth Bapak Bupati Jayapura Matius Awaytuoiw Di

Kepada  Yth Bapak Bupati Jayapura Matius Awaytuoiw  Di  _ Tempat  Terkait surat edaran Bupati tentang larangan demo yang dikeluarkan pada tanggal 30 Maret 2022, maka kami sebagai rakyat ingin menanyakan beberapa hal yang kami menilai Bupati Jayapura sedang keliru.  Surat edaran Bupati Jayapura Matius Awaytuoiw ini mencerminkan pembukaman ruang demokrasi rakyat Papua menyampaikan pendapat secara terbuka secara lisan maupun tertulis.  Bupati Jayapura mengeluarkan edaran atas dasar hukum dan undang-undang yaang mana ? Bupati Jayapura menggunakan kapasitas Bupati membatasi orang demo adalah salah satu bentuk melawan hukum.  Edaran ini mencerminkan Bupati Jayapura Matius Awaytuoiw tidak menghormati dan tidak tunduk pada undang-undang dan sistem demokrasi yang dianut oleh negara Indonesia.  Menyampaikan pendapat melalui demonstrasi damai salah satu bentuk yang legal diakui oleh hukum internasional dan hukum nasional Indonesia. Demonstrasi adalah metode yang bermartabat selama dem

PENOLAKAN PEMEKARAN DAERAH OTONOMI BARU (DOB) DI TANAH PAPUA DAN PAPUA BARAT

PENOLAKAN PEMEKARAN DAERAH OTONOMI BARU (DOB) DI TANAH PAPUA DAN PAPUA BARAT ------------------------------------------------------------------------------------ KNPBDogiyai// Kami sudah membaca, mendengar dan melihat langsung dari Orang Asli Papua (Tokoh-Tokoh Papua baik Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Perempuan dan Tokoh Pemuda) di Tanah Papua dan Papua Barat tentang Penolakan Daerah Otonomi Baru (DOB) dengan 6 (Enam) Alasan Utama yaitu: 1) Pemekaran sebagai Pintu masuk mendominasi penduduk dari luar dan marginalisasi orang asli Papua.  Sama seperti program transmigrasi pada masa lalu, pemekaran menjadi kendaraan bagi masuknya pendatang dan memperkuat dominasi masyarakat non-Papua yang sudah ada. Kajian demografi menunjukkan bahwa setidaknya lima kabupaten/kota, jumlah penduduk non-Papua jauh lebih banyak dari penduduk asli dan hal yang sama sedang terjadi di enam kabupaten lain. Selain aparat sipil negara dan aparat militer beserta kerabat mereka, pemekaran akan mendatang

Mengapa Orang Papua Angkat Senjata?

Mengapa Orang Papua Angkat Senjata? Karena Memang Negara Indonesia Inginkan Orang Papua Harus Angkat Senjata Wajar saja orang Papua angkat senjata karena memang semua ruang damai dan demokrasi telah dipasung senjata. Apa gunanya kehadiran Negara Indonesia, UU dan gedung DPRP kalau aspirasi ditolak dan dibungkam dengan senjata? Masih wajarkah orang Papua disebut berwarganegara Indonesia? Negara sendiri menolak rakyat Papua unuk bernegara Indonesia. Jadi sebenarnya negara sedang melahirkan banyak pemberontak di Papua dan pejuang kemerdekaan di Papua. Dengan menutup ruang demokrasi, negara sangat inginkan orang Papua gunakan jalan kekerasan dengan Senjata. Negara sedang memprovokasi dan menghasut rakyat ke dalam lingkaran kekerasan. Kenapa begitu? Karena hanya itu yang bisa buat TNI/Polri dapat proyek uang, pangkat, dan jabatan. Kalau benar negara ingin rakyat Papua aman damai dalam NKRI, sudah pasti mereka menjamin hak konstitusi warganya orang Papua untuk menyampaikan aspira