Langsung ke konten utama

Memandang Rusia-Ukraina dalam konflik West Papua

Memandang Rusia-Ukraina dalam konflik West Papua

Konflik Rusia-Ukraina membuat kita memahami bahwa klaim kedaulatan teritorial tidak begitu berarti di depan hukum internasional. Terbukti walau Ukraina adalah pecahan Uni Soviet 1991, kemudian Rusia bisa kembali hancurkan kedaulatan Ukraina.

Kalau Uni Soviet bisa pecah maka NKRI juga bisa. Tidak ada yang harga mati. Dan bila PNG hendak klaim dan duduki terorial West Papua berdasarkan kesamaan bangsa, teritorial, isu genosida, dan geopolitiknya, maka bukan tidak mungkin bila memahami geliat Rusia di Ukraina yang mendasarkan hubungan sejarah, budaya, dan kepentingan Rusia.

Rusia sangat mengantisipasi ekspansi kekuatan Barat kuasai Ukraina sebagai proksi kekuatannya dalam memperlemah Rusia. Ini adalah imperialisme barat. Sama halnya pendudukan kolonialisme Indonesia di West Papua, didukung modal asing untuk mengeruk SDA Papua, dan memperebutkan pengaruh geopolitiknya. 

Bila bangsa dan negara-negara di Kawasan Pasifik, terutama Melanesia hendak diperkuat, maka MSG sudah harus selamatkan saudaranya West Papua dari ancaman ekspansi militer, kapital dan migran pendatang di Papua yang menyebabkan genosida, ethnosida dan ekosida. Itulah yang dilakukan Vladimir Putin untuk memutus imperialisme barat di Ukraina.

Selain Krimea,  Donetsk dan Luhansk adalah dua wilayah yang menolak pengaruh Nato dan Eropa. Kedua wilayah ini ada dibawah intervensi Rusia untuk melawan Ukraina. Walau ini dianggap suatu pelanggaran kedaulatan, Rusia mengambil posisi dalam menyelamatkan ancaman genosida rezim Vlodimir Zilinsky disana.

Klaim teritorial, kedaulatan, dan bangsa memiliki pengertiannya sendiri dan diperjuangkan masing-masing walau itu harus melanggar prinsip-prinsip hukum internasional. Dalam konteks Papua, perjuangan kemerdekaan Papua dibenarkan secara hukum internasional karena pendudukan illegal Indonesia atas bangsa, kedaulatan, dan teritorial West Papua yang memiliki sejarah politik dan entitas kebangsaannya sendiri.

Jadi kalaupun ada intervensi internasional, atau pun negara lain (misalya PNG) atas West Papua, maka tidak ada dasarnya bagi Indonesia untuk menghalau karena sejak 1962 hingga hari ini Indonesia tidak memiliki kedaulatan sama sekali berdasarkan hukum internasional.  Untuk mengukur apakah Indonesia memiliki hak kedaulatan atas Papua maka referendum harus dilakukan untuk membuktikan apakah orang Papua ingin berbangsa dan bernegara bersama dengan Indonesia.

Kita sungguh menolak kejahatan kemanusiaan dalam bentuk dan kepentingan apapun. Tetapi tanpa kekerasan bersenjata pun suatu bangsa terancam nasibnya di bawah kepentingan kedua blok yang berseberangan pengaruhnya sejak lama. Sehingga pertanyaannya, apakah thema pemisahan dan persatuan itu memiliki makna pembebasan atas umat manusia?

Dalam kasus Rusia-Ukraina, jawaban atas pertanyaan diatas mesti dimaknai dalam gerakan pembebasan nasional Papua untuk mengambil posisi ideologisnya. Tentang esensi hak penentuan nasib sendiri. Apakah menolak bersatu dengan NKRI adalah untuk pembebasan nasional atau justru untuk masuk dalam genggaman imperialis? 

Maka, dalam posisi West Papua dalam NKRI, kita memandang jernih. Pertama, West Papua hendak menentukan nasibnya sendiri karena kolonialisme Indonesia yang didukung imperialisme AS, China, dan atau Rusia. Ketiganya memainkan peran dalam menjadikan Indonesia sebagai proxy bagi kepentingan geopolitik dan geostrategis di kawasan Pasifik. Sama halnya negara-negara Melanesia yang lain.

Kedua, kolonialisme itu dalam prakteknya sedang mengancam eksistensi ras Melanesia di West Papua. Fasisme Jakarta -model Nazi Jerman, atau Rezim Vlodimir terhadap Ukraina Timur saat ini- yang menganggap warga melayu punya hak kuasai West Papua, sehingga ancaman genosida di depan mata. Sehingga esensi hak penentuan nasib sendiri dalam konteks pembebasan nasional adalah mutlak diperjuangkan bangsa Papua.

Ketiga, hak penentuan nasib sendiri yang diperjuangkan bangsa Papua tidak boleh menjadi proyek kepentingan negara-negara imperialis entah blok timur maupun barat. Sehingga pilihannya bukan tetap dalam NKRI atau tunduk pada kepentingan para penjahat global itu, tetapi membangun aliansi bersama rakyat pejuang, yang tertindas di seluruh dunia  untuk menghancurkan gurita-gurita imperialis yang menghambat pembebasan nasionalnya masing-masing.

Ones Suhuniap

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

MELIHAT PELANGGARAN HAK PENENTUAN NASIB SENDIRI BANGSA PAPUA BARAT DAN CARA PENYELESAIANNYA.

MELIHAT PELANGGARAN HAK PENENTUAN NASIB SENDIRI BANGSA PAPUA BARAT DAN CARA PENYELESAIANNYA. Merefleksikan 60 Tahun (1 Mei 1963-1 Mei 2023) Kekuasaan Indonesia di Papua Barat (By:Kristian Griapon, Mei 1, 2023) Tinjauan Kasus Indonesia telah melanggar hak penentuan nasib sendiri (rights to self determinations), hak politik bangsa Papua Barat di wilayah geografi New Guinea Bagian Barat yang kini disebut Papua Barat. Hak politik bangsa Papua Barat itu telah dijamin berdasarkan perjanjian New York, 15 Agustus 1962, sebuah perjanjian yang telah diratifikasai oleh para pihak Indonesia dan Belanda, yang bersengketa dalam perebutan kekuasaan terhadap wilayah geografi New Guinea Bagian Barat, dan telah menjadi pelaporan Sekjen PBB, serta dideposit pada majelis umum PBB. Pelanggaran hak penentuan nasib sendiri berdasarkan fakta pelaksanaan Pepera (Act of Free Choice) 14 Juli - 2 Agustus 1969 di Papua Barat oleh Indonesia, telah melanggar klausula New York Agreement, 15 Agustus 1962,
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Refleksi Paskah dan teologi pembebasan dalam perjuangan rakyat Papua Barat dari penindasan.

Refleksi Paskah dan teologi pembebasan dalam perjuangan rakyat Papua Barat dari penindasan. Tuhan Yesus itu meninggalkan kemuliaan, tinggalkan kebenaran, tinggalkan sifa ke Allahan dan siap menderita. Siap diolok, siap disiksa, siap diejek dan siap di kurang dalam penjara terali besi.  Bagaimana orang Papua yang sedang memperingati hari kematian Yesus di kayu salib. Apakah orang Papua elit-elit politik, tokoh-tokoh gereja, siap meninggalkan rumah  mewah, tinggalkan Jabatan, tinggalkan kemapanan dan mengambil keputusan berjuang bersama rakyat Papua menuntut kemerdekaan dari indonesia.   Apakah orang asli Papua saat ini peringatan hari paskah siap mati seperti Yesus demi selamatkan orang asli Papua dari pemusnahan secara sistematis masif dan terstruktur? Bicara Papua Merdeka takut mati apalagi mengorbankan diri menderita dalam perjuangan pembebasan Nasional Papua Barat. Jika anda takut bicara pembebasan Bangsa dari perbudakan dan cengkraman kolonial maka anda tidak bisa menga
Posting Komentar
Baca selengkapnya

MASYARAKAT ADAT KEMBALI MEMBAKAR MOBIL INOVA BERISI MIRAS DI DOGIYAI.

MASYARAKAT ADAT KEMBALI MEMBAKAR MOBIL INOVA BERISI MIRAS DI DOGIYAI. Dogiyai, Tanggal 09 April 2022. Kemarin  Masyarakat Adat Dogiyai Kembali membakar mobil inova berisi minuman keras di Dogiyai. Proses Pembakaran tersebut dilakukan oleh Masyarakat Adat Dogiyai di kali buda/Kasuari di distrik Dogiyai pada hari sabtu 09 /4/2022 Jam 08 : 5 WIT pada waktu Papua Barat. . Di Kabarkan bahwa, Pelaku/Sopirnya telah melarikan diri dan masih dalam proses Pengejaran terhadap pelaku oleh Masyarakat adat Dogiyai. Menurut keterangan Masyarakat, Ketika pelaku tertangkap maka selanjutnya akan dilakukan Proses Penyelidikan. Melalui Proses Penyelidikan akan ketahuan siapa aktor di balik pengedaran miras selama ini di Meepago Papua. Masyarakat Adat Dogiyai telah bersepakat bahwa siapapun termasuk Pesawat sekalipun bila menjadi pengedar Miras di Dogiyai. Maka dianggap Pelanggar Ketentuan Hukum Masyarakat Adat Dogiyai. Maka Konsekuensinya atas pelanggaran ketentuan masyarakat Hukum Adat adalah
Posting Komentar
Baca selengkapnya